Vibizmedia - Nasional) Ternate, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan di Maluku Utara bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Malut, Kamis (01/07/2021). Dan Kegiatan ini berlangsung dengan menjaga Jakarta ANTARA - Isu terkait penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat masa lalu seolah timbul-tenggelam dan menjadi perbincangan yang tidak pernah usai di ranah publik. Tidak sedikit publik yang bertanya bagaimana sebetulnya komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jika ditelisik, perjalanan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di masa pemerintahan Joko Widodo sudah cukup panjang dan berkelanjutan hingga saat ini. Di awal masa jabatannya sebagai Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi tercatat langsung berupaya mengangkat isu penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, misalnya dengan menemui korban pelanggaran HAM pada peringatan Hari HAM Sedunia 9 Desember 2014 di Yogyakarta, untuk mendengarkan aspirasi korban. Hal ini dilakukan hanya berselang dua bulan sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden, 20 Oktober 2014. Kemudian pada tahun 2015 digagas pembentukan Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran. Selang satu tahun kemudian, pada tahun 2016, digelar simposium nasional tentang peristiwa 1965/1966 dan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, juga pada tahun 2016. Namun, hal ini mendapat penolakan publik dengan berbagai alasan. Selanjutnya pada Mei 2018, Presiden tercatat menerima audiensi keluarga korban pelanggaran HAM di Istana, guna mendengar aspirasi dan harapan korban. Pada tahun yang sama dibentuk pula Tim Gabungan Terpadu tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Langkah dan upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu pun tidak surut pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pada 2019, atau awal masa pemerintahan periode kedua Jokowi, dimulai pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Pada 2021, Jaksa Agung mulai menyidik dugaan pelanggaran HAM di Paniai pada tahun 2014. Kemudian pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di hadapan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kala itu, Jokowi menekankan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Siti Ruhaini Dzuhayatin pernyataan Presiden tersebut membuktikan komitmen Jokowi dalam menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak pernah surut. Hal itu menunjukkan bahwa Presiden memang bertekad membebaskan Indonesia dari beban masa lalu yang "menyandera" dan menguras energi bangsa. Berkaca pada pengalaman negara-negara lain, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu setidaknya perlu ditempuh melalui dua cara, yakni penyelesaian yudisial dan non-yudisial. Secara yudisial, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kejaksaan Agung Kejagung dan mendorong Komnas HAM untuk terus melanjutkan proses hukum atas kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan secara non-yudisial penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan dengan mengedepankan pengungkapan kebenaran, pemulihan hak-hak korban serta keluarga korban, dan jaminan ketidakberulangan tindakan serupa. Langkah penyelesaian non-yudisial ini sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo dengan membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu atau disebut Tim PPHAM. Selanjutnya, pada Desember 2022, Tim PPHAM menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut, laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM saat itu terdiri dari laporan yang sifatnya umum atas keseluruhan kasus pelanggaran HAM yang berat dan laporan khusus berdasarkan karakteristik dari masing-masing kasus pelanggaran HAM yang berat. Materi rekomendasi dari PPHAM tersebut memuat beberapa hal, termasuk pengungkapan dan analisis mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Selain itu, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya yang selama ini terabaikan serta rekomendasi tentang langkah pencegahan agar pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa depan. Laporan dan rekomendasi dari Tim Pelaksana PPHAM yang diserahkan terdiri dari 14 kasus, termasuk kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena. Selain itu, kasus pelanggaran HAM di Paniai juga masuk dalam rekomendasi Tim PPHAM. Untuk diketahui, kasus Paniai merupakan satu-satunya kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Jokowi, tepatnya berlangsung tiga pekan setelah Jokowi menjadi Presiden pada 2014, dan sudah disidangkan dengan perkembangan terakhir terdakwa divonis bebas pada awal Desember 2022. Pada gilirannya kasus Paniai dianggap bukan pelanggaran HAM berat. Karena menurut Jaksa Agung, sebagaimana diutarakan Menko Polhukam Mahfud MD pertengahan Desember tahun lalu, tidak ada bukti yang menyatakan kasus itu pelanggaran HAM berat. Tim Pemantau PPHAM Untuk menyikapi laporan dan rekomendasi Tim PPHAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu, pada 15 Maret 2023, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, sekaligus Keputusan Presiden Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau Tim Pemantau PPHAM. Pada Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tersebut, Jokowi menugaskan 19 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian K/L selaku Tim Pemantau PPHAM untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM, yakni memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana serta mencegah agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi. Kemenko Polhukam menyatakan kinerja Tim Pemantau PPHAM fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap 12 peristiwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa penentuan pelanggaran HAM berat atau bukan adalah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM sudah merekomendasikan 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat sejak puluhan tahun lalu. Ke-12 peristiwa tersebut adalah era 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh Tahun 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya ialah Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II tahun 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, Peristiwa Wasior di Papua tahun 2001-2002, Peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, serta Peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kasus Paniai tidak masuk fokus karena dinilai bukan pelanggaran HAM berat, termasuk juga kasus Timor Timur, Abepura, dan Tanjung Priok. Mahfud MD melalui cuitannya di akun Twitter mohmahfudmd 11 Januari 2023 juga telah menyatakan kasus Timor Timur sudah diadili, tetapi 15 tersangka dibebaskan semua oleh Pengadilan HAM di Mahkamah Agung. Mahfud menyampaikan tersangka yang diadili dari empat kasus, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai sebanyak 35 orang dibebaskan oleh pengadilan karena dianggap bukan pelanggaran HAM Berat. Adapun berkaitan dengan pembentukan Tim Pemantau PPHAM, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo secara komprehensif, meliputi berbagai hal, serta berbagai mekanisme, baik non-yudisial dan yudisial. Tim Pemantau PPHAM sendiri terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis HAM, akademisi, dan mantan anggota Tim PPHAM yang berjumlah 46 orang, dengan masa tugas sampai 31 Desember 2023. Susunan Tim Pengarah Pemantau PPHAM yaitu Ketua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Anggota 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Luar Negeri 3. Menteri Agama 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Menteri Keuangan 6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7. Menteri Kesehatan 8. Menteri Sosial 9. Menteri Ketenagakerjaan 10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11. Menteri Pertanian 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15. Sekretaris Kabinet 16. Jaksa Agung Republik Indonesia 17. Panglima TNI 18. Kapolri, dan 19. Kepala Staf Kepresidenan. Sementara anggota tim pelaksana pemantau PPHAM di luar unsur kementerian/lembaga, yaitu Suparman Marzuki, Ifdhal Kasim, Rahayu Prabowo, Beka Ulung Hapsara, Choirul Anam, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As'ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat, Zaky Manuputi, Pastor John Djonga, Mugiyanto, Amiruddin, serta Makarim Wibisono. Belum lama ini Presiden pun menginstruksikan kepada jajaran agar menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Bagi Kemenko Polhukam, penyelesaian non-yudisial menitikberatkan pada korban pelanggaran HAM berat. Sementara pelaku pelanggaran HAM berat akan diselesaikan secara yudisial, sesuai keputusan Komnas HAM bersama DPR. Pemerintah juga akan melakukan peluncuran program penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial yang direncanakan dilaksanakan langsung Presiden Joko Widodo di Aceh ada Juni 2023. Berdasarkan ulasan upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu, publik dapat melihat dan menilai sendiri bagaimana komitmen pemerintahan Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya hingga saat ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Proses penyelesaiannya ditempuh melalui dua pendekatan, yakni yudisial terhadap para pelaku dan non-yudisial kepada para korban serta keluarga korban. Sejak 2014, upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat juga tampak terus mengalami perkembangan. Diharapkan segala harapan dan keinginan yang sudah disampaikan Presiden maupun masyarakat tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, dapat direspons dengan baik oleh jajaran maupun lembaga-lembaga peradilan. Hal ini tentu saja bukan untuk kepentingan pemerintahan Joko Widodo, melainkan demi memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Berita ini telah tayang di dengan judul Meninjau komitmen Jokowi selesaikan kasus pelanggaran HAM berat
KUPANG- Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) Kupang, meminta kepada pihak kepolisian, segera menuntaskan berbagai pelanggaran HAM di pulau Sumba. "Dewasa ini, persoalan HAM di pulau Sumba marak terjadi. Dari hasil investigasi kami, ditemukan fakta, sebagian pelanggaran HAM tersebut
Kasus Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Maluku â 2 Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menjelaskan pelanggaran HAM dan pengertian pelanggaran HAM. Terjadi di Indonesia Siswa dapat mempresentasikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia Siswa dapat mempresentasikan hasil analisis berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dalam bentuk gambar, tulisan dan lisan Siswa dapat mempresentasikan hubungan antar pelanggaran HAM. dan faktor sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia 4 PENGERTIAN HAM HAM adalah hak fundamental atau hak dasar yang melekat pada diri manusia karena manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat universal dalam arti tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, negara, kasta. Agama dan budaya bertujuan untuk menjamin adanya harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan. John Locke Individu pada dasarnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki properti. Hak ini tidak diperebutkan atau mutlak. UU no. 39 Tahun 1999 seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi harkat dan martabat kemanusiaan. Bangga dan menghargai Prof. Tuan Koentjoro Poerbapranoto hak bersifat fundamental, yaitu hak yang melekat pada diri manusia dalam kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karenanya bersifat sakral. Anak Alami Kekerasan Seksual Hingga Tewas Di Kepulauan Aru RN. 26 Tahun 1998 Pengadilan HAM UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan dan Pembunuhan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, No. 26 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berekspresi Di Depan Umum 9 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen No 40 Tahun 1998 40 Tahun 1999 UU No 23 Tahun 2006 UU Pers No 23 Tahun 2006 UU Perlindungan Anak No 2006 UU Perlindungan Anak No 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Hak politik, hak ekonomi, hak milik, hak persamaan hukum, hak sosial dan budaya, hak asasi manusia dan perlindungan dalam proses pengadilan. UU no. Menurut pelanggaran HAM. 39 Tahun 1999 tentang Pasal 1 No. 6 Hak Asasi Manusia, adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, yang secara melawan hukum membatasi, merintangi, membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok. adalah atau membatalkan. Masyarakat dijamin oleh undang-undang ini dan tidak takut tidak mendapatkan ganti rugi hukum yang adil dan layak berdasarkan sistem hukum yang berlaku. 9 Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikenal dengan pelanggaran HAM horizontal. PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM dikenal dengan pelanggaran HAM vertikal. Asuro Malang Desak Kasus Munir Sebagai Pelanggaran Ham Berat Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kejahatan Umum Penyerangan Pelecehan Penghinaan Kejahatan Luar Biasa Genosida Kejahatan terhadap kemanusiaan pemusnahan, perbudakan, depopulasi, dll. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, suku, atau agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan serangan meluas atau sistematik dimana serangan tersebut diketahui langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Pemusnahan melibatkan tindakan penderitaan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan sejumlah penduduk. Perbudakan termasuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Peristiwa Tanjung Priok 1984 Peristiwa Aceh Kasus Pembunuhan Mersinah 1993 Kasus Pembunuhan Wartawan Udin 1996 Tragedi Trishakti dan Semangi 1998 Kekerasan pasca pemungutan suara di Timor Timur 1999 Konflik di Timor Timur 1999 Antar-Kalimantan Barat â Konflik agama di Maluku dan Sulawesi Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Dari Kasus Marsinah Hingga Tragedi Trisakti Indonesia memiliki banyak suku, subetnis, agama, golongan yang berbeda-beda, masing-masing dengan budayanya sendiri. Situasi ini tidak membebaskan Indonesia dari ketakutan akan perpecahan dan pertarungan dengan suara primordial. Dalam kehidupan sosial, situasi hak asasi manusia terancam ketika keragaman pendapat tidak dapat disatukan. Ini terjadi ketika struktur sosial suatu masyarakat yang bersifat horizontal meluas. Dalam kondisi tersebut, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok sosial yang status dan karakternya sama. Isolasionisme, fanatisme, rasisme, dan primitivisme dapat diredam dengan sikap multikulturalisme. Kita bisa membangun multikulturalisme dengan rasa kesatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai multikulturalisme adalah nilai toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerjasama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk mengoperasikan situs web ini, kami mencatat data pengguna dan membaginya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menerima kebijakan privasi kami, termasuk kebijakan cookie. Kekuatan roaming intelijen negara atau kepolisian mampu menelusuri substansi tersebut sejak masa persiapan, pematangan hingga eksekusi. Mengingat tipologi masyarakat yang khas, terutama ketika aparat TNI/Polar dikerahkan ke beberapa wilayah dengan tujuan mengamankan wilayah tersebut, maka kemungkinan terjadinya beberapa konflik perlu diantisipasi. Secara umum, dalam prosedur operasi standar untuk keamanan, tindakan praaktif dan pencegahan sudah dapat diambil untuk menghentikan tim. Maluku saat ini banyak menghadapi kasus konflik antarkelompok/negara, seperti Sepa-Tamilau, Aboru-Hulaliu, Tuhaha-Ihamahu dan umumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Memang di Papua 24/1 kita dikejutkan dengan konflik antara penduduk Pelau dan Kei Maluku. Konflik-konflik ini tidak dapat dibedakan dari konflik-konflik serupa di tempat lain di Indonesia saat ini. Artinya, setiap konflik komunal memiliki aspek multidimensi atau kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan penyelesaian yang langgeng. Komnas Ham Datangi Polda Maluku Koordinasi Kasus Penembakan Di Tual Kapasitas jelajah intelijen negara atau kepolisian sebenarnya mampu melacak hal tersebut mulai dari persiapan, pematangan hingga eksekusi. Mengingat tipologi masyarakat yang khas, terutama ketika aparat TNI/Polar dikerahkan ke beberapa wilayah dengan tujuan mengamankan wilayah tersebut, maka kemungkinan terjadinya beberapa konflik perlu diantisipasi. Secara umum, prosedur operasi standar untuk keselamatan, langkah-langkah Itu tidak diketahui. Sehingga jika ada petugas kepolisian melaporkan bahwa situasi aman dan terkendali, bukan tidak mungkin, itu menandakan ada rekayasa di baliknya dan banyak pihak yang berkepentingan. Apalagi jika dalam konflik Seperti yang ditunjukkan penggunaan senjata organik dan digunakan oleh warga sipil, jelas bahwa aktor yang terlibat mengecualikan orang Polandia. Artinya, penyerangan terhadap Karyu pada 26 Januari 2022 itu semacam kesalahan yang disengaja tapi entah untuk apa. Dengan kata lain, tindakan pelanggaran HAM ini memang sengaja dibiarkan terjadi. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Keriu, Pulau Haruku pada 26 Januari 2022 merupakan isu HAM yang harus ditangani secara tuntas dan komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Rampas Hp Jurnalis Dan Hapus Video Molucca Tv, Ajudan Gubernur Maluku Dilaporkan Ke Propam Penyebabnya adalah pertengkaran antara dua warga Kariu B. Letomu dan warga kampung Ori Abd. Karim Tuanakota. Hal ini sebenarnya teratasi setelah berpisah dengan Babinsa dan Bhabinkamatibmas. Namun ada unsur berkendara yang terjadi berupa tindak pidana pelarangan 25/1 terhadap warga Karyu Unedi Latomu di kampung Ori yang mengakibatkan luka berat dan harus diangkut ke rumah sakit di Pulau Ambon. . Rumah Sakit Polisi yang Mengerikan di Tantui. Secara geografis, Kari dikelilingi oleh Pelau dan Ori. Sayangnya, pemicu dan faktor pendorongnya tidak segera dilokalisir oleh pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Sektor Pulau Haruku POLSEC, dan ditertibkan secara prosedural. Ditinjau dari anatomi masalahnya, tindak pidana melibatkan manusia dalam arti pelaku dan korban. Dan karena kejadiannya di tengah negeri Ori, maka banyak orang yang menyaksikan kejahatan tersebut. Artinya, polisi daerah diberdayakan sebagai alat negara Seharusnya bisa mengusut dan memproses pelaku kejahatan serta mencegah meluasnya tindak pidana sejak dini agar tidak menjadi penyerangan komunal. Tragedi Kariyu 26 Januari 2022 merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjatakan senjata organik dan bom/granat. Penjelasan Kapolsek Kei Besar Terkait Kasus Pendeta Else E, Pea Yang Diduga Menganiaya Seorang Nenek Masyarakat Kariyu sebagai warga negara Indonesia telah ditolak perlindungan hak kewarganegaraannya oleh negara, sehingga penyerangan tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya untuk kedua kalinya. Ia meminta kehadiran negara dengan menambah personel militer polisi dan tentara untuk menguasai jumlah penduduk yang besar, namun hal itu tidak bisa cepat tercapai karena alasan prosedural di institusi militer. Menurutnya, jika tentara datang lebih awal, penyerangan dan pembakaran rumah bisa dicegah. Hak mereka atas keamanan hidup di atas tanah adat mereka terganggu karena hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu perlu diselesaikan menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan melalui tindakan penyerangan, terorisme dan pembakaran, serta pengusiran dari tanah adat mereka. Sebagai masyarakat agraris yang bergantung pada tanah sebagai kawasan komersial dan potensi ekonomi, ruang lingkup ekonomi mereka sangat terbatas. Terbuang dari negaranya dan tinggal di pengungsian dalam jangka waktu tertentu tentu akan menghambat akses ekonomi dan otomatis menghambat kesejahteraan keluarga. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah yang layak dan mereka harus belajar di tempat-tempat darurat. Peralatan sekolah pun dirusak, hak-hak mereka diabaikan. Infografis Komitmen Jokowi Pelanggaran Ham Berat Tidak Terjadi Lagi Orang tua lanjut usia, sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana/konflik, mengalami dua masalah. Mereka secara fisik tidak mampu berjalan jauh dan membutuhkan waktu lama 2 hari di tengah hutan. Karena itu, masalah kesehatan berhubungan langsung dengan mereka. Pemerintah harus segera mengurus penjaminan hak-hak pengungsi mulai dari tempat suaka,
Peraturanuntuk mengatasi pelanggaran HAM dalam industri perikanan di Industri perikanan Indonesia menjadi sorotan setelah terungkapmya kasus 'perbudakan' ABK di Benjina dan Ambon, Maluku
Aktivishak asasi manusia melaporkan kecurigaan mereka bahwa perlambatan itu mungkin telah dirancang untuk mengganggu pelaporan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah di provinsi Papua. Pada 27 Oktober, Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Juni 2020 dan menetapkan bahwa pemerintah berhak memblokir akses
Lembagapemerintahan juga berperan dalam pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan agama minoritas. sementara ribuan lebih orang tewas selama konflik sektarian di kepulauan Maluku pada 1999-2004
